blanja.com
telkomsel halo

RUU Penyiaran sarat kepentingan politik?

13:20:13 | 06 Nov 2017
RUU Penyiaran sarat kepentingan politik?
Kamilov Sagala (dok)
telkomtelstra januari - maret
JAKARTA (IndoTelko) - Rancangan undang-undang penyiaraan (RUU Penyiaran) yang masih diharmonisasi di Badan Legislasi DPR dianggap sarat kepentingan politik dari pemerintah yang bisa merugikan kehidupan tatanan kehidupan masyarakat madani.

"Saya melihat dengan dipaksakakannya Single Mux itu seperti ada agenda politik dibawa pemerintah untuk tahun politik 2019. Jika dugaan ini benar, artinya pemerintah sangat jangka pendek pola pikirnya dan menghancurkan demokrasi yang susah payah kita bangun sejak 1998," ungkap Direktur Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi Indonesia (LPPMII) Kamilov Sagala di Jakarta, Senin (6/11).

Single mux operator adalah dimana hanya ada 1 operator atau penyelenggara layanan multipleksing penyiaran digital, dalam hal ini LPP RTRI. (Baca: Revisi UU Penyiaran)

Dalam model bisnis ini, RTRI akan menguasai dan mengelola penggunaan frekuensi dan menyediakan infrastruktur transmisi sedangkan kegiatan lembaga penyiaran swasta (LPS) hanyalah memproduksi konten dan menyiarkannya melalui kanal frekuensi dan infrastruktur yang dikelola oleh RTRI melalui sistem sewa.

"Ini kalau single mux dipaksakan artinya terjadi demokrasi penyiaran. Berbahaya untuk negara yang baru belajar merangkak berdemokrasi," katanya.

Kamilov memperkirakan jika single mux dijalankan maka akan ada pemaksaaan konten yang sesuai dengan agenda pemerintah bagi lembaga penyiaran nantinya. "Ini kan sama saja nanti lembaga penyiaran swasta "diarahkan". Apalagi mau 2019, maunya konten isinya sukses terus. Padahal yang berhak menyatakan sukses atau tidak itu ya civil society bukan penguasa. Itu kalau kita sepakat dengan demokrasi," pungkasnya.(id)

Artikel Terkait
Rekomendasi
Berita Pilihan
telkom solution travel
More Stories
iklan-web.gif
telkom sigma
kemenpar pesona indonesia
kemenpar pesona indonesia