blanja.com
telkomsel halo

Ombudsman minta Kemenkominfo Tuntaskan Kasus Corbec

09:37:17 | 24 Mar 2016
Ombudsman minta Kemenkominfo Tuntaskan Kasus Corbec
Ilustrasi (dok)
telkomtelstra januari - maret
JAKARTA (IndoTelko) –  Ombudsman Republik Indonesia meminta Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menuntaskan kasus PT Corbec Communication (Corbec) yang telah berlangsung cukup lama

“Kami  memberi waktu satu bulan untuk Kemenkominfo menyelesaikan masalah pemberian izin frekuensi bagi Corbec,” kata Komisioner Ombudsman RI Adrianus Meliala, kemarin.

Diungkapkannya, dalma media di Ombudsman terdapat empat poin yang dibahas, yakni pemberian kode akses, penomoran, frekuensi, dan interkoneksi untuk  Corbec, dan kedua belah pihak telah menyepakati tiga poin.

Namun, untuk pemberian pita radio frekuensi, kedua pihak belum mencapai kesepakatan, karena  Corbec merasa berhak memiliki frekuensi di 2,3 GHz mengacu pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara pada 2013, sedangkan Kemenkominfo menilai untuk kapasitas tersebut harus melalui proses lelang.

"Corbec merasa fungsi 2,3 GHz itu disebut sudah menjadi haknya. Sedangkan Kemenkominfo karena sudah ada perubahan setting tidak bisa menganggap hal yang implisit seperti itu dan tetap harus lelang," kata Adrianus.

Dia optimistis dalam satu bulan ke depan sudah terdapat titik temu antara kedua belah pihak, apalagi hanya satu poin itu saja yang belum disetujui keduanya.

Direktur Jaringan Corbec Communication Muhammad Irwan mengakui ingin memiliki frekuensi di 2,3 GHz, karena saat ini peningkatan kapasitas teknologi di dunia komunikasi generasi keempat Long Term Evolution (LTE) membutuhkan kapasitas sebesar itu dengan pita lebar 60 MHz untuk frekuensi fixed 3,5 GHz.

Didukung putusan PTUN terkait surat penetapan kode akses dan penomoran serta pita lebar frekuensi radio untuk Broadband Wireless Access (BWA) miliknya berupa fungsi frekuensi 2,3 GHz seperti internet, data mobile, video confrence, VPN, dan frame relay, pihaknya yakin bisa mendapatkan frekuensi itu. (Baca juga: Mencari solusi bagi Corbec)

"Corbec sejak 2004 telah mengajukan frekuensi 2,5 GHz atau di bawahnya yang kebetulan saat itu belum ada kebijakan lelang. Kebijakan lelang kan baru 2010," kata Irwan. (Baca juga: Perjuangan Corbec)

Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kemenkominfo RI Kalamullah Ramli menjelaskan berdasarkan peraturan pemerintah untuk mendapatkan frekuensi 2,3 GHz memang harus dilakukan berdasarkan proses lelang. Apalagi kini perusahaan berbasis packet switched seperti Corbec belum ada yang memiliki frekuensi di 2,3 GHz.

"Menurut saya putusan persidangan pun harus mempertimbangkan aturan yang berlaku. Kalau Peraturan Pemerintah  erlu perubahan di atasnya. Proses lelang 2,3 GHz juga masih pembahasan," katanya.(wn)

Artikel Terkait
Rekomendasi
Berita Pilihan
hut idt 6
More Stories
telkom sigma
kerjasama CSI
kerjasama CSI