blanja.com
telkomsel halo

KPU akan daftarkan SIPOL ke Kominfo

08:07:26 | 15 Nov 2017
KPU akan daftarkan SIPOL ke Kominfo
Semuel Abrijani Pangerapan (dok)
telkomtelstra januari - maret
JAKARTA (IndoTelko) – Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengungkapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan segera mendaftarkan layanan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) ke instansinya

“Tadi kita sudah ketemu dengan KPU yang didampingi oleh perwakilan BPPT. Sudah ada pembicaraan, mereka akan segera daftarkan sistemnya. Dalam 1 sampai 2 hari ini mereka akan terus konsultasi, kita dampingi,” ungkap  Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Semuel Abrijani Pangerapan usai bertemu KPU yang didampingi oleh perwakilan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) di Jakarta, Selasa (14/11).  

Menurutnya,  meski belum terdaftar, status layanan SIPOL tersebut bukan berarti ilegal. “Kami merasa perlu untuk meluruskan terkait layanan yang dimiliki KPU ini. SIPOL ini tidak ilegal. Tidak mendaftar bukan berarti layanan itu tidak legal. Layanannya tetap berjalan tapi tanggung jawab sepenuhnya ada di mereka,” jelasnya.

Ditambahkannya, untuk menentukan legal atau tidaknya, harus dengan melakukan audit forensik terhadap mekanisme sistem layanan tersebut. “Legal tidaknya harus dilakukan audit, apakah ada mekanisme yang salah dalam sistem itu. Makanya kita akan lakukan forensik, selama datanya tersimpan. Dalam melakukan forensik juga ada tahapan yang harus dipatuhi,” paparnya.

PSE Terdaftar
Semmy mengungkapkan,  kewajiban pendaftaran sistem elektronik (PSE) sesuai Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 82 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Pendaftaran itu akan terus disosialisasikan hingga seluruh sistem elektronik yang ada di Indonesia terdaftar seluruhnya.

Berkenaan dengan sistem informasi yang merupakan pelayanan publik baik oleh Kementerian/Lembaga atau Instansi lainnya termasuk swasta telah diatur dalam PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelengaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) yang juga berkaitan dengan UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik berikut PP di bawahnya yaitu PP Nomor 96 Tahun 2012. Dalam PP 82 Tahun 2012 disebutkan adanya kebutuhan agar penyelenggara sistem elektronik melakukan pendaftaran.

Kementerian Kominfo c.q. Ditjen Aplikasi Informatika menerima pendaftaran penyelenggara sistem elektronik untuk pelayanan publik baik yang ada di Kementerian/Lembaga Pemerintah maupun Instansi lainnya termasuk swasta.

Semua pelayanan pemerintahan diperlukan dan harus didaftarkan sehingga pemerintah punya pemetaan untuk sistem informasi dan e-Government di Indonesia. Juga, Pemerintah bisa membantu mengenai keamanan yang terkait dengan penanganan apabila ada kejadian. Kalau ada sesuatu, Kementerian Kominfo siap untuk membantu menginvestigasi. Kalau belum terdaftar, Kementerian kominfo tidak bisa memberikan bantuan karena memang belum terpetakan.

Untuk mendorong penguatan sistem elektronik pelayanan publik khususnya di kepemerintahan, maka ke depan penting untuk dilengkapi dengan sertifikasi sistem manajemen keamanan informasinya.  Sertifikasi ini dapat dilakukan oleh lembaga sertifikasi yang ada yang pembinaannya di bawah KAN (Komite Akreditasi Nasional).

“Ada dua kategori yang wajib didaftarkan, pemerintah dan non-pemerintah. Ke depannya kita juga akan lakukan ke semua agar semua sistem elektronik terdaftar. Agar pemerintah bisa membantu masyarakat dan juga penyelenggaranya. Ini rezimnya pendaftaran, lebih mudah, bukan perizinan. Namun obligasinya tetap diberikan ke penyelenggara,” jelasnya.

Berdasarkan data yang dimiliki Kominfo, saat ini terdapat 1759 aplikasi milik pemerintah yang sudah terdaftar. Sementara untuk non-pemerintah tercatat ada 428 aplikasi.

Sebelumnya, dalam persidangan gugatan sepuluh partai politik terhadapa Sipol KPU ke Badan Pengawas Pemilu yang menghadirkan saksi ahli Kepala Sub Direktorat Layanan Kepemerintahan Kominfo, Hasyim Gautama terungkap Sipol KPU ternyata belum terdaftar di Kemenkominfo.

Menurut Hasyim  mendaftarkan Sipol ke Kemenkominfo itu artinya diakui. Dengan begitu Kominfo akan memberikan saran saran bila ada masalah dengan Sipol. "Aturannya tertuang dalam PP Sistem Transaksi Elektronik Pasal 5 ayat 1," ucapnya.(id)

Artikel Terkait
Rekomendasi
Berita Pilihan
telkom solution travel
hut idt 6
More Stories
iklan-web.gif
telkom sigma
kemenpar pesona indonesia
kemenpar pesona indonesia