blanja.com
telkomsel halo
finnet KTM

APJATEL perluas kerjasama infrastruktur pasif

06:44:16 | 16 Jun 2017
APJATEL perluas kerjasama infrastruktur pasif
Dirjen SDPPI Ismail bersama anggota APJATEL (dok)
telkomtelstra januari - maret
JAKARTA (IndoTelko)   – Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) memperluas mitra kerjasama infrastruktur pasif dengan menggandeng PT. Jabar Telematika (BUMD milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat).

“Anggota-anggota yang tergabung di APJATEL senantiasa memberikan dukungan kepada asosiasi dalam rangka mewujudkan rencana pemerintah untuk penyediaan infrastruktur bersama untuk pendistribusian jaringan broadband berbasis teknologi fiber optic ke seluruh Indonesia,” kata Ketua Bidang Kerjasama Antar Lembaga APJATEL dan Direktur Komersial MNC Play Ade Tjendra, kemarin.

Sebelumnya, APJATEL juga sudah melakukan kerjasama dengan dengan PT Jakarta Infrastruktur Propertindo  - JIP (BUMD milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta). Kedepannya, kerjasama akan terus dilakukan demi memperluas jaringan kabel fiber optic.  

Beberapa penyelenggara telekomunikasi mengikuti kerjasama ini adalah PT. MNC Kabel Mediakom (MNC Play), PT. Amron Citinet, PT. Cendikia Global Solusi, PT. Technology Data Indonesia, PT.Jala Lintas Media, PT. Mora Telematika Indonesia, PT. Parsaoran Global Datatrans dan PT. Nap Info Lintas Nusa.

“APJATEL akan terus berperan dalam mendorong pemerintah untuk merealisasikan regulasi yang mengakomodir kebutuhan para penyelenggara telekomunikasi,” ujar Ketua APJATEL Lukman Adjam.

Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Ismail menyambut baik langkah yang dilakukan APJATEL itu. “Kami menyambut baik ide ini agar bisa lebih cepat pembangunan infrastruktur broadband,” kata Ismail.

Menurut Dirjen Ismail, Kementerian Kominfo  senantiasa mendukung setiap upaya penyediaan layanan broadband kepada masyarakat. "Kami Kominfo hadir disini untuk membantu, ingin support, bukan malah membuat cost biaya tinggi dan lain sebagainya, bukan untuk membuat regulasi yang ga perlu. Kalau diperlukan pedoman-pedoman, kita buat,” tambahnya.

Ismail menjelaskan manfaat pedoman  yang disusun oleh Kementerian Kominfo. “Mungkin manfaatnya untuk aparat penegak hukum. Kalau sudah ada pedoman Bapak lebih mudah menunjukan bahwa ini loh aturan umum dari pemerintah pusat, teknis yang dimungkinkan seperti ini tapi bukan yang mengikat. Kita buat yang minimal-minimal sehingga ketika berhadapan dengan auditor, Bapak punya pegangan,” jelasnya.

Dirjen SDPPI, menyatakan regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kominfo akan selalu diupayakan tidak memberatkan pelaku usaha dan pembuatannya pun akan melibatkan stakeholders. “Dengan adanya pedoman teknis dan sebagainya, Bapak-Bapak punya pegangan setidak-tidaknya dan itu kami buat seminimal mungkin tidak memberatkan dan tidak membuat kontraktor harus mengikuti suatu beban yang nantinya jadi berat. Ini akan dibuat secara konsensus,” katanya.

Mengenai isu tata kelola yang membicarakan hubungan banyak pihak, Ismail mengatakan bahwa setiap alternatif-alternatif perlu untuk ditampung. “Berbagai alternatif yang mungkin supaya kita bisa tampung sehingga nanti dari teman-teman di daerah punya pilihan-pilihan sesuai kondisi keuangan, APBD, dan sebagainya ” katanya.

Dirjen Ismail juga menekankan pihaknya akan selalu bekerjasama dengan asosiasi untuk menyusun berbagai pedoman teknis. “Kominfo akan hadir bekerja sama dengan asosiasi. Kami anggap ini sebagai input awal. Kami akan payungi untuk mensupport bisa diturunkan atau direplikasi ke daerah-daerah lain,” tandasnya.(id)

Artikel Terkait
Rekomendasi
Berita Pilihan
telkom solution travel
Lifestyle-IMS-Core-Android_300x250.jpg
More Stories
telkom sigma
smartfren
kerjasama CSI
kerjasama CSI