blanja.com
telkomsel halo
finnet KTM

Sistem pembayaran transportasi Se-Jabodetabek akan berbasis elektronik

12:16:02 | 07 Sep 2017
Sistem pembayaran transportasi Se-Jabodetabek akan berbasis elektronik
telkomtelstra januari - maret
JAKARTA (IndoTelko) - Integrasi sistem pembayaran elektronik dengan satu kartu untuk semua moda angkutan umum se-Jabodetabek akan segera terwujud.

Hal ini ditandai dengan ditandatanganinya kesepakatan bersama antara Kementerian Perhubungan dengan Bank Indonesia dan para operator transportasi di Jabodetabek.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan sistem ini akan menjadi solusi dari persoalan sistem pembayaran moda transportasi yang masih belum terintegrasi dan beberapa dilakukan secara manual.

Disamping juga mempercepat proses pembayaran angkutan umum, dengan sistem ini kata Menhub akan menjadi basis data terkait angka pergerakan penumpang angkutan umum sehingga nantinya dapat diketahui angka kebutuhan angkutan umum di suatu wilayah.

“Sistem pembayaran ini tentunya menjadi solusi dan pasti juga memberikan suatu basis yang baik kita mendapatkan data yang akurat berkaitan jumlah pergerakan, darimana, kemana, bisa membuat kita dapat menganalisis secara lebih cermat mana-mana saja daerah yang harus diperbaiki dan improve,” kata Menhub Budi usai menandatangani Kesepakatan Bersama antara Bank Indonesia dengan Kementerian Perhubungan tentang Kerja Sama dan Koordinasi Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Bank Indonesia dan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Rabu (6/9).

Lanjut Menhub, dengan sistem pembayaran elektronik satu kartu menurut Menhub akan memudahkan operator transportasi. Menhub mengusulkan agar integrasi sistem pembayaran yang berbasis uang elektronik ini dapat diterapan di seluruh operator transportasi.

“Bagi operator transportasi penggunaan sistem ini akan memudahkan karena pengumpulan pendapatannya akan cash less artinya tidak ada yang tercecer dan saya juga mengusulkan bahwasanya ini tidak tercatat pada pengelola-pengelola yang formal tapi kita banyak operator-operator yang swasta yang segera diikutkan agar ini menjadi lebih baik,” jelas Menhub.

Untuk itu Menhub meminta dukungan seluruh pihak di sektor transportasi termasuk bank-bank penyedia layanan sistem ini.
Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardojo menjelaskan sistem pembayaran elektronik dengan satu kartu ini nantinya tidak hanya untuk pembayaran angkutan umum saja tetapi juga untuk pembayaran fasilitas lainnya.

“Ini juga akan diperluas untuk meyakinkan sistem transportasi termasuk perparkiran, nanti rencana akan ada electronic route pricing,” ujar Agus.

Terkait hal ini, lanjut Agus selaras dengan rencana pemberlakuan pembayaran non tunai pada seluruh ruas-ruas jalan tol di Indonesia yang akan diberlakukan pada 31 Oktober 2017.

Pada kesempatan yang sama Gubernur Provinsi DKI Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan Data Badan Pusat Statistik atau BPS jumlah kendaraan di DKI Jakarta sudah melebihi jumlah penduduk DKI Jakarta. Dikhawatirkan 2-3 tahun ke depan akan terjadi kemacetan total di DKI Jakarta.

“Data dari BPS tahun 2015 jumlah kendaraan roda 2 di Jakarta ada 13,9 juta kendaraan dan roda 4 sebanyak 3,5 juta artinya jumlah kendaraan yang ada di Jakarta itu melebihi dari jumlah penduduk Jakarta sebesar 10,1 jt jiwa, kalau ini dibiarkan maka kita bisa membayangkan 2-3 tahun ke depan Jakarta langsung stuck macet,” ujar Djarot.

Dengan pemberlakukan sistem pembayaran elektronik dengan satu kartu ini maka akan dapat mendorong masyarakat agar memanfaatkan moda transportasi massal. Dengan begitu Djarot berharap akan terwujud transportasi yang baik, cepat, tepat, transparan dan efisien.

Selain penandatangan kesepakatan bersama Kementrian Perhubungan dan Bank Indonesia tentang Kerja Sama dan Koordinasi Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Bank Indonesia dan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia juga dilakukan Perjanjian Kerja Sama Antara Bank Indonesia dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek tentang Pengembangan Integrasi Sistem Pembayaran Elektronik Bidang Transportasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Pada kesempatan yang sama juga telah ditandatangani Kesepakatan Bersama antara BPTJ dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan sejumlah operator transportasi seperti Perum Damri, PPD, PT KAI Commuter Jabodetabek, PT Jakarta Propertindo, PT Transportasi Jakarta, PT Mass Rapid Transit Jakarta, dan PT Railink tentang pengembangan integrasi sistem pembayaran elektronik transportasi antar moda di Jabodetabek.

Asal tahu saja, dalam mewujudkan integrasi pembayaran transportasi Jabodetabek, salah satu tantangannya ialah perbedaan kepemilikan moda transportasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk itu, strategi integrasi sistem pembayaran elektronik moda transportasi disinergikan dengan membentuk 2 entitas berbeda.

Pertama, unit usaha yang berada dibawah BUMN untuk moda transportasi yang dikelola oleh BUMN. Kedua, konsorsium yang berada dibawah Pemprov DKI dan berbentuk BUMD untuk moda transportasi yang juga dikelola oleh BUMD. Kedua entitas tersebut harus bersinergi dengan menyediakan infrastruktur pemrosesan uang elektronik yang saling terkoneksi dan saling dapat beroperasi.

Selain itu, harus dilakukan pula integrasi dengan konsorsium lain yang menerapkan uang elektronik sebagai alat pembayaran yaitu Konsorsium Electronic Toll Collection (ETC) di jalan tol yang saat ini tengah dirancang oleh Kementerian PUPR.(wn)

Artikel Terkait
Rekomendasi
Berita Pilihan
telkom solution travel
Lifestyle-Native-LTE-Wifi-Calling_300x250.jpg
More Stories
telkom sigma
smartfren
kerjasama CSI
kerjasama CSI