blanja.com
telkomsel halo

Baleg DPR: Single Mux tak picu monopoli

11:47:31 | 04 Okt 2017
Baleg DPR: Single Mux tak picu monopoli
telkomtelstra januari - maret
JAKARTA (IndoTelko) – Badan Legislasi (Baleg) DPR membantah pandangan sejumlah kalangan yang beranggapan konsep single mux operator dalam draft RUU Penyiaran akan menciptakan praktik monopoli.

“Single mux justru bukan monopoli, sebaliknya justru memberi keadilan bagi masyarakat karena tiap penyelenggara (Lembaga Penyiaran Swasta/LPS) hanya akan diberikan satu kanal, dan setiap kanal berisi 12 channel,” tutur Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas seperti  disiarkan laman DPR (2/10).

Diungkapkannya, perbedaan pandangan tentang tata cara perpindahan televisi analog ke digital sangat alot. Sementara hanya ada dua fraksi yang sudah menyampaikan sikapnya, yakni Fraksi Gerindra dan Fraksi Golkar. Menurutnya, penguasaan frekuensi harus diberikan kepada negara (single mux operator), mengingat frekuensi adalah sumber yang alam terbatas.

“Kita tetap konsisten untuk  single mux, sementara fraksi golkar mengusulkan hybrid. Namun, Hybrid kan belum dikenal, jadi dibutuhkan  sebuah rumusan yang tetap mengatur peran swasta juga bisa terlibat, terutama bagaimana negara memiliki kekuasaan atas frekuensi, sehingga negara tidak dirugikan,” jelas politisi Gerindra ini.

"Ada 10 frekuensi yang sudah dikuasai swasta, selebihnya itu 30 akan ditarik dan dikuasai oleh negara," sambungnya.

Sementara, Fraksi Golkar mengusulkan sistem hybrid mux operator dalam sistem imigrasi televisi analog ke digital. Dengan alasan pertimbangan demokrasi penyiaran dan mempertimbangkan kesiapan lembaga penyiaran di Indonesia, dalam hal ini Lembaga Penyiaran Publik Radio Televisi Republik Indonesia (LPP RTRI) sebagai bentuk satu-satunya penyelenggara penyiaran multipleksing digital.
Iklan Rokok

Sementara  Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo mengatakan, pemasaran produk atau iklan rokok akan tetap diberikan ruang Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran yang sedang dalam tahap harmonisasi.

Ia menjelaskan keputusan tersebut didasarkan atas keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyetujui siaran niaga iklan rokok atas gugatan sejumlah organisasi masyarakat terhadap  larangan iklan rokok.

"Kita tidak bisa bertentangan dengan keputusan MK, karena di dalam keputusannya, iklan rokok adalah bagian dari proses industri guna mensosialisasikan atau mempromosikan," ungkap Firman.  

Lebih lanjut, politisi Golkar ini menuturkan draft RUU Penyiaran akan memberikan sejumlah batasan, diantaranya mengenai jam tayang dan media pemasaran yang secara teknis akan diatur oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

"Seperti gambar penyakit di bungkus rokok, nantinya akan diatur KPI karena dibeberapa negara ada yang iklan rokoknya tidak terlalu menakutkan. Tapi di Indonesia ini kan luar biasa menakutkan, ada iklan yang memperlihatkan seorang bapak menggendong anak kecil sambil merokok, itu kan tidak boleh karena anak tidak boleh menjadi objek promosi tapi kan dipaksakan. Justru yang membuatnya  juga melanggar UU, nah hal-hal teknis ini akan diserahkan ke KPI," jelas Firman.

Sebelumnya, konsep RUU Penyiaran tersebut dinilai masih jauh dari harapan dalam menciptakan industri penyiaran yang sehat dikarenakan masih ada sejumlah poin yang secara substansi belum menemukan titik temu. (Baca: Revisi UU Penyiaran)

Salah satu dari perubahan substansi yang dilakukan oleh Baleg adalah tentang model bisnis migrasi sistem penyiaran televisi terresterial penerimaan tetap tidak berbayar (TV FTA) analog menjadi digital. (Baca: RUU Penyiaran)

Intinya Komisi 1 tidak bersedia untuk mengubah konsep single mux operator dan penetapan Lembaga Penyiaran Publik Radio Televisi Republik Indonesia (LPP RTRI) sebagai satu-satunya penyelenggara penyiaran multipleksing digital.(id)

Artikel Terkait
Rekomendasi
Berita Pilihan
telkom solution travel
hut idt 6
More Stories
iklan-web.gif
telkom sigma
kemenpar pesona indonesia
kemenpar pesona indonesia