blanja.com
telkomsel halo

KPK sebaiknya pantau tender frekuensi 2,1 dan 2,3 GHz

09:08:38 | 10 Okt 2017
KPK sebaiknya pantau tender frekuensi 2,1 dan 2,3 GHz
telkomtelstra januari - maret
JAKARTA (IndoTelko) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementrian Keuangan (Kemenkeu) sebaiknya ikut memantau jalannya tender tambahan frekuensi 2,1 dan 2,3 GHz yang akan digelar oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) guna menghindari potensi kerugian negara.

Lelang dilakukan Kominfo dengan payung hukum Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tata Cara Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz dan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz. Salah satu tujuan dari lelang ini selain membantu operator mengatasi isu kapasitas tentunya menambah pendapatan negara bukan pajak (PNBP).

“Karena merupakan barang publik, sudah seharusnya lelang frekuensi dilakukan secara cermat. Frekuensi harus jatuh dan dikelola oleh operator telekomunikasi yang memiliki komitmen terhadap pembangunan sarana telekomunikasi di seluruh Indonesia. Tanpa terkecuali. Sehingga peningkatan pendapatan pemerintah dari sektor pajak dan PNBP dapat dicapai,” Kata Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo, kemarin.

Menurutnya, dalam peraturan menteri seharusnya  wajib mencantumkan kemampuan teknis dan kekuatan finansial operator yang akan ikut lelang. Dengan kekuatan finansial tersebut dapat diketahui komitmen operator  dalam mengelola dan memanfaatkan frekuensi yang kelak akan dimenangkannya.

Dia mencium beberapa kejanggalan dalam Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2017  yang berpotensi membuat pendapatan negara menjadi tak optimal.

Seharusnya evaluasi teknis dilakukan oleh Kominfo sebelum lelang dilakukan. Tujuannya agar bisa mengetahui secara pasti profil perusahaan peserta lelang, komitmen membangunnya, kemampuan finansialnya serta utilisasi frekuensi yang telah dimiliki.

Yustinus meminta agar Kominfo mau mengikuti masukkan dari Kementerian Keuangan untuk dapat memaksimalkan PNBP dari lelang frekuensi.

“Jadi harus ada evaluasi yang menjamin komitmen membangun dan kompetensi operator dalam memanfaatkan frekuensi. Seharusnya KPK dan Kementerian Keuangan dapat melakukan pemantauan lelang frekuensi ini agar PNBP dari sektor telekomunikasi dapat optimal,”ujar Yustinus.

Diperkirakannya, kika KPK danKementerian Keuangan tidak mengawasi dengan ketat lelang frekuensi kali ini, akan banyak peserta lelang yang hanya berlaku sebagai calo atau pemburu rente saja.

Jika peserta lelang banyak berlaku sebagai pemburu rente, maka bisa dipastikan pajak dan domino efek yang akan diharapkan dari pertumbuhan industri telekomunikasi tak akan terjadi. Bahkan akan terjadi high cost economy di industri telekomunikasi nasional yang berakibat akan membebani masyarakat dan ekonomi nasional.

Sebelumnya kepada rekan-rekan media Saut Situmorang, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan bahwa lembaganya akan mengawasi dengan ketat proses lelang frekuensi yang akan dilakukan oleh Kominfo. (Baca: Harga Frekuensi)

Jika ada indikasi kerugian negara, kick back atau korupsi lainnya, maka lembaga antirasuah ini akan segera masuk untuk memeriksanya.Lebih lanjut Saut menjelaskan, seharusnya pemenang lelang adalah pembeli yang berani menetapkan harga tertinggi dari harga dasar. (Baca: Lelang Frekuensi)

Selain memantau indikasi kerugian negara, KPK juga akan menaruh perhatian lebih terhadap prinsip keadilan dalam distribusi sumber daya alam ini termasuk di dalamnya adalah frekuensi. Hingga saat ini KPK masih menelisik tatakelola frekuensi yang berlaku.(tp)

Artikel Terkait
Rekomendasi
Berita Pilihan
telkom solution travel
hut idt 6
More Stories
telkom sigma