blanja-tcash
telkomsel halo

Kominfo siapkan aksi "akrobat" untuk penambahan frekuensi broadband

06:44:51 | 24 Okt 2016
Kominfo siapkan aksi
ilustrasi(dok)
JAKARTA (IndoTelko) - Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) mengaku sudah memiliki sejumlah rencana untuk memenuhi pengadaan frekuensi bagi mobile braodband di masa depan.

"Salah satu tantangan SDPPI ke depan adalah isu krisis spektrum, dimana Indonesia mencanangkan untuk menambah 350 Mhz spektrum baru guna mengantisipasi era broadband kedepan. Di negara-negara maju seperti Amerika, mencanangkan menambah 1500 Mhz spektrum yang mereka butuhkan untuk mengantisipasi era broadband. Kalau di RPJMN kita tidak sampai segitu, kita mencanangkan 350 Mhz,” jelas Dirjen SDPPI Ismail seperti dikutip dari laman Kominfo, (24/10).

Menurutnya, perlu dilakukaan refarming dan langkah-langkah “akrobat” agar 350 Mhz target RPJMN itu bisa tercapai, selain membuka teknologi-teknologi baru. “Akan ada WRC (World Radio Communication) lagi, kita akan berjuang untuk dapat masuk ke WRC dengan kultur-kultur kepentingan Indonesia,” tambahnya.

Tantangan kedua yang harus diatasi SDPPI adalah krisis pelayanan publik. Ditjen SDPPI merupakan direktorat jenderal yang sarat dengan pelayanan publik, dan salah satu yang melakukan pelayanan publik terbesar di Kementerian Kominfo baik pusat maupun di daerah. Proses perizinan frekuensi dan sertifikasi perangkat dan alat komunikasi merupakan dua cabang besar pelayanan publik Ditjen SDPPI.  

"Saya harapkan seluruh jajaran serta satuan tugas terkait untuk bangkit dengan seluruh sumber daya yang sudah ada dalam sistem; hardware, software, juga man power, untuk menyatukan konsep dan menunjukkan pelayanan publik baik kedepan. Nantinya Ditjen SDPPI akan menuju ke standar mutu ISO total, bukan per direktorat lagi. Dari proses perencanaan, pengendalian, penerbitan izin. Kita buktikan mampu dapat ISO. ISO bukan tujuan , namun sebuah sarana untuk pembuktian bahwa kita mampu. Isi ISO ada dua; tulis apa yang akan kita kerjakan, kerjakan apa yang kita tulis, apa yang kita jalankan harus terdokumentasi dengan SOP,” katanya.

Tantangan lainnya yang akan dihadapi SDPPI adalah krisis pemanfaatan produksi dalam negeri, dimana sekarang hardware untuk lingkungan ICT di Indonesia 90 persen diperoleh dari impor. “Penting untuk menjadi orientasi Direktorat Standardisasi kedepan, kita tidak lagi menguji sesuatu yang sudah teruji, kita ingin menguji sesuatu yang penting agar industri dalam negeri ini tumbuh,” tuturnya

Rencananya akan dibuat program agar Balai Uji (BBPPT) dan Direktortorat Standardisasi Perangkat Ditjen SDPPI bisa mendorong industri perangkat telekomunikasi dalam negeri dapat tumbuh dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Bukan saja dalam bidang hardware, tapi juga software, brainware, R&D (riset dan pengembangan), dan lain sebagainya. Kita akan bekerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Kemkominfo untuk menggali potensi industri dalam negeri ini,” jelas Ismail.

Tantangan terakhir yang harus diatasi SDPPI adalah krisis infrastruktur. “Tolong dicermati kita bukan kementerian yang diberikan APBN untuk membangun infrastruktur. Bidang telekomunikasi, sebagian besar infrastrukturnya dibangun dari hasil pelaku usaha seperti Telkom, Indosat, XL Axiata, dan lain sebagainya," paparnya.

Layaknya pelaku usaha, menurut Ismail, pembangunannya pun terkonsentrasi di kota-kota besar yang menjanjikan tingkat pengembalian investasi (return of investment) cepat, seperti Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, dan beberapa kota besar lainnya. “Lalu bagaimana dengan kota kecil yang tidak tersentuh? Dengan Atambua, Ende, Mamuju, dan kota kecil lainnya yang belum tersentuh. Infrastruktur Indonesia, sebagai mobile country, lebih dari 90% tumpuan masyarakat Indonesia pada mobile infrastruktur,” katanya.

Diingatkannya, kunci utama mobile infrastruktur adalah frekuensi, sehingga peran Ditjen SDPPI yang sangat strategis di Indonesia, karena memegang tumpuan dan harapan masyarakat. “Sudah agak terlambat membangun fixed broadband. Di negara-negara maju sudah membangun jaringan optik puluhan tahun yang lalu sampai ke rumah-rumah. Sedangkan kita bertumpu pada mobile, belum pindah menggunakan fixed broadband dan menjadi kebiasaan,”katanya.

Dijelaskannya, mobile penggelarannya cepat dan teknologinya juga mengejar teknologi fixed broadband. Teknologi konferensi, teknologi deliver informasi melalui frekuensi makin lama makin bagus. Kenyataan dari 90% masyarakat Indonesia menggunakan teknologi mobile (mobile country), dan konsentrasi di kota-kota besar telah menimbulkan krisis infrastruktur di kota-kota kecil dan daerah perbatasan.

“Sangat berbeda dengan di daerah perbatasan yang tanggal kemerdekaannya sama dengan kita namun mereka belum dapat menggunakan telepon atau SMS, ini adalah krisis infrastruktur mobile. Kita harus bergandengan tangan dengan Ditjen PPI untuk mengatasi isu krisis infrastruktur,” kata Ismail.

Dikatakannya,  Indonesia harus memiliki kreativitas dalam pemanfaatan frekuensi untuk mendukung masyarakat di daerah-daerah yang belum terjangkau oleh infratruktur telekomunikasi yang layak. “Apalagi dengan perangkat produksi dalam negeri. Jadi kita bangkit (dalam) ICT ini justru dari pikiran. Seperti apa yang dikatakan oleh bapak Presiden, berangkat dari hak cipta, berangkat membangun dari pikiran,” tandasnya.

Sebelumnya, sejumlah operator seluler telah berteriak agar pemerintah segera melakukan tender penambahan frekuensi 3G (2,1 Ghz) dan 2,3 GHz.

VP Technology and Sistem Telkomsel  Ivan C. Permana  mengatakan saat ini kondisi di jaringannya menunjukkan matrix jumlah subscriber per megahertz Telkomsel menjadi yang terpadat, tidak hanya di Indonesia tapi juga di Asia. "Bagi kami penambahan spektrum dirasa penting dan kritikal bagi Telkomsel," katanya.

Diungkapkannya, tanpa penambahan spektrum akan terjadi inefisiensi invesment, di mana tadinya Telkomsel bisa membangun 4G sampai ke pelosok kabupaten menjadi tertunda karena harus menambah investasi di dalam kota dengan penambahan BTS yang lebih rapat lagi. "Pemborosan ini bisa dihindari apabila pemerintah menambah spektrum untuk Telkomsel," sarannya. (Baca: Kendala lelang frekuensi 3G)

Asal tahu saja, saat ini masih ada pita lebar 10 MHz di 2.100 MHz dan 30 MHz di 2.300 MHz. Rencananya, lelang kedua spektrum tersebut menunggu selesainya refarming di 1.900 MHz dan 800 Mhz. (Baca: Pemerintah jangan tunda lelang 3G)

Jika melihat lisensi, kanal frekuensi di 2.100 memiliki harga Rp 250 miliar per 5 MHz. Dengan tertundanya lelang, artinya kehilangan potensi pendapatan tambahan senilai Rp 500 miliar di tahun 2016.(ak)

fb tw
Share
Artikel Terkait
loading...
Rekomendasi
telkom solution travel
More Stories
telkom sigma
indihome