blanja.com
telkomsel halo

Gerbang Pembayaran Nasional dukung ekonomi digital

08:01:55 | 05 Dec 2017
Gerbang Pembayaran Nasional dukung ekonomi digital
telkomtelstra januari - maret
JAKARTA (IndoTelko) - Kehadiran Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) bisa mendorong ekonomi digital nasional.

"GPN kan ada dalam roadmap eCommerce. Kita butuh ini untuk mendorong ekonomi digital nasional," ungkap Menkominfo Rudiantara kemarin.

Menurutnya, saat ini tidak bisa dihindari sistem pembayaran menggunakan teknologi. "Saya berpesan agar teman-teman perbankan menyediakan product finance bukan corporate finance. Dari sisi infrastruktur yang disediakan pemerintah dan didorong industrinya yang penting lagi adalah aplikasi," katanya.

Dicontohkan, di Hongkong ada  Mobile Virtual Network Operation (MVNO) dengan aplikasi e-wallet dan itu memudahkan buruh migran untuk melakukan remmitance transfer tanpa harus ke bank."Tentunya dengan kebijakan dari foreign-nya mengatur transfer antarnegara dan segala macamnya di bank sentral. Tapi ini juga tantangan kita bersama bagaimana kita membuat ini menjadi lebih murah, aman bagi masyarakat Indonesia," jelasnya.

Sementara Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo, mengharapkan GPN bisa mendorong interkoneksi dan interoperabilitas sistem pembayaran di Indonesia. "Apalagi di era digitalisasi ini BI mencermati (berkembagnya) instrumen pembayaran nontunai untuk pembayaran ritel.  Saat ini sistem pembayaran dituntut cepat dan praktis juga aman, lancar,efisien dan andal," katanya  

Diungkapkannya, setiap menitnya terjadi 10.000 transaksi baik dari ATM, kartu debit dan kartu kredit. "Karena Indonesia itu populasinya besar dan secara geografis luas sudah waktunya memiliki sistem pembayaran yang aman, lancar, efisien dan andal," paparnya.

Meski demikian, dalam pandangan Gubernur BI, kebutuhan transaksi saat ini dinilai masih kurang efisien dan berisiko dari segi keamanan yang dihadapi konsumen. Oleh karena itu, dengan adanya GPN diharapkan terbangun sistem pembayaran yang lebih interkoneksi.

"Sehingga tdak perlu deretan mesin ATM disatu tempat atau mesin EDC dikasir kasir dengan beragam mesin EDC yang masih begitu banyak di lokasi kasir  menyebabkan inefisiensi. Pasalnya, jika sudah terkoneksi maka mesin yang ada bisa direlokasi dan didistribusikan ke seluruh wilayah RI yang belum memiliki infrastruktur," jelasnya.

Untuk mendukung, BI mengatur merchant discount rate (MDR) 1% untuk setiap kali transaksi. Sebelumnya, toko atau merchant memberlakukan MDR 2-3% untuk transaksi, biaya MDR sebelumnya dinilai membebani masyarakat sebagai pengguna, dengan kondisi itu maka GPN sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia.

Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani  mengatakan agar perbankan lebih memperhatikan kepentingan rakyat. “Mohon diperhatikan supaya uangnya diperbanyak untuk rakyat, bukan untuk perbankan saja. Karena dengan makin efisien, tidak ada alasan perlu fee transaksi antarlembaga. Jadi kita berharap agar semakin efisien dan efektif. Jadi seluruh transaksi dari baik bendahara umum negara, baik kementerian, lembaga dan daerah yang terdiri dari 23 satuan kerja di Indonesia dapat lebih efisien dengan menggunakan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN),” tuturnya.

Menteri Sri Mulyani memaparkan jika satu menit ada 10.000 transaksi baik melepas maupun  menerima, dan itu terekam secara elektronik tentu datanya akan dapat digunakan. "Maka  ujungnya data itu menjadi database penting untuk pajak yang adil. Jadi untuk Indonesia yang makin adil dan makmur, Indonesia harus memiliki semua transaksi keuangan dalam database keuangan yang bagus sehingga RI memiliki seluruh rekaman," ungkapnya.

Lebih rinci, Menteri Keuangan mengharapkan dapat melihat objek pajak, subjek pajak serta mengklasifikasi dana yang tidak harus membayar pajak. "Itu yang akan membuat RI menjadi negara yang lebih baik, memiliki certainty dari sisi hak dan kewajiban dan tentu bagi kami akan makin mengurangi kemungkinan aparat pajak yang membuat data sendiri. Jadi kalau semua transaksinya sudah online dalam GPN, kita bisa membuat Indonesia dengan tata kelola yang baik, konsisten dan tentu ada hak dan kewajiban," harapnya.

Asal tahu saja, penyelenggara GPN adalah : Lembaga Standar yaitu saat ini ditetapkan oleh BI adalah Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI). Lembaga switching yaitu: PT Rintis Sejahterah (ATM Prima); PT Artajasa (Link); PT Jalin Pembayaran Nusantara (ATM Bersama) dan PT Alto Network (Alto).

Lembaga service adalah 4 bank Buku 4 yaitu Mandiri, BNI, BRI dan BCA bersama dengan 4 Lembaga Switching.

Lembaga Switching Nasional diatas menggantikan Lembaga Switching Internasional yaitu Visa, Mastercard, Union Pay dan JCB.

Pertimbangan dibentuknya GPN oleh BI adalah karena transaksi pembayaran menggunakan kartu yang diproses oleh principal debit Internasional diproses keluar Indonesia, Data Center berada di luar Indonesia, Data transaksi diproses diluar Indonesia, Terdapat potensial loss atas sebagian pajak yang tidak dipungut,  biaya yang dibayar oleh Merchant (MDR) di Indonesia 1,6-2,2% adalah salah satu yang tertinggi di ASEAN.

Pihak yang terhubung dengan GPN adalah Penerbit (Issuer), Penyedia Terminal ATM/EDC (Acquirer), Penyelenggara Payment Gateway dan Pihak lain yang ditetapkan oleh BI.

Kewajiban pihak yang terhubung dengan GPN di atas adalah antara lain terkoneksi pada minimal 2 lembaga switching tersebut di atas untuk masing-masing instrumen dan kanal dengan tahapan dengan 1 lembaga switching paling lambat  31 Desember 2017; dengan 2 lembaga switching paling lambat 30 Juni 2018.

Adanya kewajiban pencantuman "Logo Nasional" yang tidak boleh disandingkan dengan "Logo Internasional". Contoh "logo nasional" tidak boleh dicantumkan di kartu yang ada logo internasional seperti Visa, Mastercard dan lainnya.(id) 

Artikel Terkait
Rekomendasi
Berita Pilihan
telkom solution travel
hut idt 6
More Stories
iklan-web.gif
telkom sigma
kemenpar pesona indonesia
kemenpar pesona indonesia