blanja.com
telkomsel halo

BI terbitkan aturan pelaksanaan tentang NPG

03:55:12 | 22 Sep 2017
BI terbitkan aturan pelaksanaan tentang NPG
telkomtelstra januari - maret
JAKARTA (IndoTelko) - Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.19/10/PADG/2017 tanggal 20 September 2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional/National Payment Gateway (PADG GPN).

Direktur Eksekutif Bank Indonesia Agusman dalam siaran pers (20/9), menyatakan PADG GPN merupakan aturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia No.19/8/PBI/2017 tentang GPN.

"PADG GPN menetapkan mekanisme (arrangement) bagi seluruh pihak, baik penyelenggara GPN maupun pihak-pihak yang terhubung dengan GPN," katanya.

Aturan ini disusun untuk memastikan tercapainya sasaran GPN yaitu menciptakan ekosistem interkoneksi (saling terhubung), interoperabel (saling dapat beroperasi) dan mampu melaksanakan pemrosesan transaksi pembayaran ritel domestik yang aman, efisien, andal, dan lancar. (Baca; Aturan NPG)

Hal ini juga untuk mendukung program pemerintah seperti bantuan sosial non tunai, strategi nasional keuangan inklusif, elektronifikasi jalan tol dan GNNT yang ditujukan untuk efisiensi perekonomian nasional.

Secara garis besar, terdapat beberapa hal yang diatur dalam PADG GPN.
1. Prosedur penetapan kelembagaan GPN. Bank Indonesia mengatur prosedur penetapan kelembagaan GPN guna memastikan pihak-pihak yang akan menjadi penyelenggara GPN, yaitu Lembaga Standar, Lembaga Switching dan Lembaga Services, mampu menjalankan fungsi dan kewajibannya sebagaimana diatur secara lebih rinci di dalam PADG GPN.
2. Mekanime kerja sama. Bank Indonesia mengatur mekanisme kerja sama dalam penyelenggaraan GPN, termasuk mekanisme kerja sama antara penyelenggara GPN dengan pihak-pihak di luar GPN.
3. Branding nasional. Bank Indonesia menetapkan kebijakan branding nasional yang terdiri atas logo nasional, perluasan akseptasi (penerimaan) nasional, dan kewajiban pemrosesan domestik. Lebih lanjut, BI mewajibkan penggunaan logo nasional pada setiap instrumen yang diterbitkan dan kanal pembayaran yang digunakan dalam transaksi pembayaran domestik melalui GPN, serta tahapan waktu implementasi pencantuman logo nasional untuk instrumen kartu ATM dan/atau kartu debet.

Skema harga.
Bank Indonesia menetapkan kebijakan skema harga guna memastikan berjalannya interkoneksi dan interoperabilitas dalam ekosistem GPN, sbb:
a. Skema harga kartu debit, dengan tarif yang dikenakan kepada pedagang oleh bank (Merchant Discount Rate – MDR) sebesar 1%, dengan pemberian MDR khusus untuk transaksi tertentu, termasuk MDR 0% untuk transaksi terkait pemerintah.

b. Skema harga Uang Elektronik untuk transaksi pembelian dengan rincian sebagai berikut:
1) Terminal Usage Fee (biaya yang diberikan penerbit kartu kepada penyedia infrastruktur atas penggunaan terminal): 0,35%
2) Sharing infrastructure (biaya investasi sebagai pengganti atas biaya infrastruktur yang telah dikeluarkan): sesuai dengan kesepakatan antar penerbit.
3) Merchant Discount Rate (tarif yang dikenakan kepada pedagang oleh bank) akan ditetapkan tersendiri oleh Bank Indonesia.

c. Skema harga Uang Elektronik untuk transaksi Top Up dengan rincian sebagai berikut:
1) Top Up On Us (pengisian ulang yang dilakukan melalui kanal pembayaran milik penerbit kartu), untuk nilai sampai dengan Rp200 ribu, tidak dikenakan biaya. Sementara untuk nilai di atas Rp200 ribu dapat dikenakan biaya maksimal Rp750.
2) Top Up Off Us (pengisian ulang yang dilakukan melalui kanal pembayaran milik penerbit kartu yang berbeda/mitra), dapat dikenakan biaya maksimal sebesar Rp1.500.
Kebijakan skema harga ini mulai berlaku efektif 1 (satu) bulan setelah PADG GPN diterbitkan, kecuali untuk biaya Top Up On Us yang akan diberlakukan setelah penyempurnaan ketentuan uang elektronik.

d. Seluruh pihak dalam penyelenggaraan GPN wajib memenuhi aspek transparansi di dalam pengenaan biaya.

"Penetapan batas maksimum biaya Top Up Off Us uang elektronik sebesar Rp1.500 dimaksudkan untuk menata struktur harga yang saat ini bervariasi. Untuk itu, penerbit yang saat ini telah menetapkan tarif di atas batas maksimum tersebut wajib melakukan penyesuaian," jelasnya.

Bank Indonesia menetapkan kebijakan skema harga berdasarkan mekanisme ceiling price (batas atas), dalam rangka memastikan perlindungan konsumen dan pemenuhan terhadap prinsip-prinsip kompetisi yang sehat, perluasan akseptasi, efisiensi, layanan, dan inovasi. Selanjutnya, dengan rata-rata nilai Top Up dari 96% pengguna uang elektronik di Indonesia yang tidak lebih dari Rp200 ribu, kebijakan skema harga Top Up diharapkan tidak akan memberatkan masyarakat.

Dengan adanya ketentuan batas atas pengenaan biaya, Bank Indonesia menilai kebijakan skema harga yang diatur akan menurunkan biaya transaksi masyarakat, mendorong peningkatan transaksi dan perluasan akseptasi.

Kontradiktif
Ekonom dari Institute for Development of Economics & Finance (INDEF) Bhima Yudhistira menilai, keputusan BI soal fee dari top up e-Money kontradiktif dengan upaya mendorong masyarakat aktif dalam transaksi non-tunai.

“Awalnya sudah meminta masyarakat lebih aktif menggunakan uang elektronik dan mendorong gerakan non-tunai, tapi sekarang justru dikenakan biaya,” kata Bhima.

Menurutnya, pengenaan biaya tersebut bisa menjadi disinsentif, apalagi jelang penerapan elektronifikasi 100% pembayaran jasa tol pada 31 Oktober 2017.

Disarankannya, BI dan industri perbankan memberikan insentif kepada masyarakat karena selama ini bank sudah mendapat keuntungan dari marjin penjualan kartu perdana uang elektronik.

Ditambahkannya, BI dan perbankan penerbit uang elektronik serta operator jasa transportasi atau operator sektor riil lainnya mengedepankan skema pembagian beban biaya investasi infrastruktur uang elektronik seperti terjadi di Hong Kong. Dengan begitu, beban biaya yang ditanggung bank dapat berkurang sehingga justru memberikan diskon kepada masyarakat.

“Skema sharing cost dengan operator transportasi itu justru mengurangi beban biaya bank penerbit kartu, sehingga bank dapat memberikan diskon harga ke konsumen,” kata Bhima.(wn)

Artikel Terkait
Rekomendasi
Berita Pilihan
telkom solution travel
Lifestyle-IMS-Core-Android_300x250_okt.jpg
More Stories
telkom sigma
kerjasama CSI
kerjasama CSI